Landasan Hukum

  1.  Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  2.  Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang  penanganan Fakir Miskin.
  3.  Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
  4. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program  Keluarga Harapan.
  5. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
IKlan 3
Iklan Sidebar Kanan
Iklan Sidebar Kiri